Pemilu yang Menguras Uang Rakyat

Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi dimana semua pemimpin dipilih langsung oleh rakyatnya, muali dari tingkat desa, kabupaten sampai dengan pemimpin tertinggi negara yaitu Presiden. Dengan begitu maka rakyat bisa menentukan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin mereka kearah yang lebih baik.

Tetapi apakah hal diatas sudah sesuai dengan demokrasi itu sendiri, apaka pemilu itu sudah membawa kemajuan bagi rakyatnya, atau apakah dengan pemilu maka tidak ada harapan bagi koruptor dan penjahat untuk memimpin rakyat. Jawabannya tidak, dengan pemilu para koruptor menggunakan segala cara agar terpilih menjadi pemimpin, tidak ada demokrasi yang ada hanya kepentingan pribadi dan kelompok, kesejahteraan semua rakyat hanya bagi keluarga dan golongan pemimpin itu sendiri.

Bukan itu saja biaya pemilu juga sangat bombastis menyedot anggaran negara untuk sebuah pemilihan kepala daerah sekelas kabupaten (bupati) saja dibutuhkan milyaran dana yang harus dikeluarkan sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti gubernur dan presiden maka triliunan uang rakyat yang terbuang sia-sia. Padahal dalam kurun waktu 5 tahun suatu daerah bisa mengadakan banyak pemilihan dari tingkat desa sampai presiden.

Biaya diatas adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat dengan sesuai undang-undang atau secara syah, padahal masih banyak uang rakyat yang diambil untuk biaya pemilu secara tidak benar (korupsi) dimana sebuat partai atau calon akan membutuhkan biaya yang besar dan tentunya dana tersebut dari mana lagi selain dari uang rakyat itu sendiri.

Mungkin pemilihan kepala pemerintahan secara langsung sudah benar tapi ada baiknya kita terus memperbaiki kekurangan yang ada dimulai dari diri kita sendiri. terus berjuang walaupun itu hanya memberikan secuil dampak baik.